Posted: 19 Apr 2018 05:15 PM PDT

SKK Migas dan Inpex Lakukan Sosialisasi Rencana Survey PreFEED

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Satuan Kegiatan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Papua dan Maluku (Pamalu) dan Inpex Corporation didampingi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku melakukan sosialisasi rencana survey pre-front end engineering design (Prefeed) ke 3 desa yang akan dijadikan lokasi wilayah pembangunan proyek Blok Masela.

Kepala SKK Migas Wilayah Pamalu, Rinto Pudyantoro, MM., AK., CA mengatakan bahwa survey pre-feed adalah kegiatan pengambilan data teknis di lapangan dalam rangka pengembangan Gas Abadi yang merupakan proyek pemerintah melalui Keputusan Presiden (Kepres) yang dinyatakan sebagai Proyek Strategis Nasional dan untuk menjalankan bisnis supaya Blok Masela ini bisa menghasilkan minyak dan gas, maka pemerintah melalui SKK migas menjalin kerja sama dengan Inpex Corp.

"Sosialisasi ini untuk menginformasikan mengenai kegiatan namanya survey prefeed, survey yang dimaksudkan untuk melengkapi data. SKK migas adalah unit kerja di pemerintahan yang diberikan tugas untuk berbisnis dengan inpex untuk menghasilkan uang untuk penerimaan Negara lewat kontrak bagi produksi," kata dia saat menyampaikan gambaran umum di Sosialisasi Kegiatan tersebut di Gedung Kesenian Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan pada Rabu (18/04).

Ia mengungkapkan bahwa survey yang akan dilakukan ini sangat penting bagi Inpex karena akan menjadi dasar pelaporan kepada SKK Migas tentang kondisi tanah, topografi, laut dan udara. Kemudian menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan memilih lokasi dimana persisnya wilayah pembangunan proyek blok masela tersebut.

"Dari situlah nanti bersama dengan SKK Migas akan memberikan informasi dan mengajukan usulan kepada mentri ESDM mengenai kondisi-kondisi tanah yang telah disurvey. Jadi kewenagan untuk menetapkan dimana persisnya nanti akan tergantung pada survey pada hari ini," ungkap Rinto.

Dalam sambutannya Bupati MTB, Petrus Fatlolon, S.H., M.H meminta kepada seluruh masyarakat MTB agar mendukung pelaksanaan kegiatan survey sebagai titik awal perencanaan pembangunan seluruh fasilitas yang berhubungan dengan pengembangan kilang liquefied natural (LNG) blok masela di Kabupaten MTB.

"Saya ingin menyampaikan pada segenap masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat terutama yang berasal dari 3 desa, yaitu Desa Lermatang, Olilit dan Lauran yang nantinya akan dilintasi Pelaksanaan survey bahwa ini merupakan pekerjaan awal sebagai penentu apakah MTB siap atau tidak untuk nanti dibangun fasilitas-fasilitas penunjang produksi LNG blok masela," kata Fatlolon.

Bupati Fatlolon menegaskan ini harus menjadi hal yang sangat membanggakan dan patut untuk didukung karena proyek strategis nasional ini merupakan proyek satu-satunya di Maluku yang tentunya akan memberikan efek ganda bagi masyarakat ke depannya.

"Tidak ada proyek di Maluku yang masuk dalam kategori strategis nasional karena itu kita bangga dan sekaligus wajib untuk memberikan dukungan agar seluruh pelaksanaan survey ini dapat berjalan dengan baik. Ada banyak daerah yang ingin lokasi pengembangan Blok Masela ini di kabupaten mereka. Tetapi puji tuhan pemerintah pusat bersama dengan provinsi telah menempatkan Kabupaten MTB sebagai tempat pengembangan LNG Blok Masela," tegas dia.

Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan rencana survey prefeed oleh Tim dari Inpex Corporation, Herry yaitu bagian umum proyek lapangan gas abadi lokasi Blok Masela, pengembangan lapangan gas abadi ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional, gambaran umum ruang lingkup pengembangan lapangan gas, gambaran umum proyek lapangan gas abadi tahapan proyek hulu migas, manfaat pengembangan lapangan gas abadi bagi Maluku, gambaran umum kegiatan pengambilan data, perkiraan tata waktu kegiatan pengambilan data teknis tahap 1 dan lokasi pengambilan data teknis dari kegiatan batimetri, topografi dan geoteknikal. Kemudian kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab oleh peserta sosialisasi tersebut.

Dalam kegiatan ini turut hadir Bupati MTB Petrus Fatlolon SH., MH, Sekretaris Daerah Piterson Rangkoratat, SH, Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Marta Nanlohy, Kepala SKK Migas Wilayah Pamalu Rinto Pudyantoro, MM., AK., CA, Kepala Unit percepatan proyek abadi SKK Migas Lucky Antoro, Pimpinan INPEX CORP, Pimpinan SKPD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Para Camat, Para Kepala Desa dan perwakilan masyarakat dari Desa Lermatang, Desa Olilit dan Desa Lauran. (Aksamina Masela)

107.784 orang Belum Penuhi Syarat pada Pilkada Maluku 2017

Posted: 19 Apr 2018 02:53 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) 10 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Maluku telah merekaman data e-KTP bagi 12.712 pemilih. Perekaman e-KTP ini dimaksudkan, agar warga yang telah memenuhi syarat, dapat menggunakan hak pilih pada Pilkada Gubernur 27 Juni 2018 mendatang.

Menurut rilis dari Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku pada Kamis (12/04) lalu, proses perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ini belum mencapai target.

"Masih tersisa 107.784 dari 120.496 pemilih non e-KTP Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang belum melakukan perekaman," jelas rilis tersebut.

Perekaman e-KTP 12.712, itu terdiri Kota Ambon 1.188 dari 5.401 non e-KTP, Kabupaten Maluku Tengah 1.678 dari 35.183, Seram Bagian Barat 786 dari 18.771, Seram Bagian Timur 1.982 dai 12.813, Buru 557 dari 4.606, Buru Selatan 2.393 dari 5.725, Maluku Tenggara 470 dari 7.485, Kota Tual 446 dari 2.220, Maluku Tenggara Barat 1.042 dari 6.404 , Kepulauan Aru 1.098 dari 3.165 dan Maluku Barat Daya 1.074 dari 6.011.

Disdukcapil mengaku, telah berupaya. Namun, terkendala sejumlah masalah. Mulai dari keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM), rentang kendali, kekurangan peralatan dan anggaran.

"17 kecamatan harus dilalui lewat laut. Kita bisa datang ke Wetar hanya pada bulan Oktober sampai November. Kalau bulan ini, anda ke sana, mungkin kita tidak sampai di Wetar. Sampai Pulau Romang saja, kita sudah balik karena ombaknya cukup besar," ungkap Kepala Disdukcapil Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Hendrik Warley pada Rapar Koordinasi KPU Provinsi Maluku dan KPU kabupaten/kota se-Maluku, Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil kabupaten/kota se-Maluku di kantor KPU Maluku, Selasa (10/4).

Oleh sebab itu, staf Disdukcapil MBD memulai perekaman di daerah yang mudah diakses. Tak hanya itu, di kabupaten itu hanya tersedia dua alat perekamanan.

"Sarana dan pra sarana juga tidak memadai. Alat perekam hanya dua. Jadi, kalau dua kecamatan, misalnya, Kisar dan Pulau Babar melakukan perekaman, maka mereka kembali baru kita bisa bergeser ke kecamatan lainnya," papar Hendrik.

Masalah lain terjadi di Seram Bagian Timur, yakni animo masyarakat kurang dan keterbatasan anggaran. Akhirnya, Disdukcapil dan KPU mendatangi rumah warga untuk melakukan perekaman.

"Mereka (warga) tidak mau datang ke kantor Disdukcapil. Kita harus datang ke rumah masing-masing. Nah, kalau tidak ada anggaran, ini juga masalah," ucap Kordiv Data dan Informasi KPU SBT, Amnum Naqib.

Amnum menambahkan, rentang kendali yang sulit dijangkau juga sebagai masalah. Dari 15 kecamatan di SBT, 7 diantaranya harus didatangi melalui akses laut.(MCKPU)

Perserikatan Bangsa-Bangsa Salut Program Pengelolaan Pangan di Maluku

Posted: 19 Apr 2018 01:27 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) apresiasi program penganeka ragaman jenis pangan atau diversifikasi pangan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku guna memenuhi kebutuhan pangan di wilayahnya.

"Saya menyambut baik fokus Pemerintah Provinsi Maluku terhadap diversifikasi pangan yang disesuaikan dengan kebudayaan lokal untuk meningkatkan pemenuhan nutrisi di Maluku," tutur Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan, Hilal Elver, dalam diskusinya dengan Pemerintah Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Senin (16/4).

Elver juga menekankan agar Pemerintah Daerah dapat memfokuskan diri untuk memproduksi pangan yang sesuai dengan ekosistem lokal serta berinvestasi lebih banyak terhadap proses produksi pangan yang diproduksi oleh kearifan lokal.

Sejalan dengan pendapat Elver, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku menyampaikan bahwa Pemprov Maluku telah memiliki rencana pengembangan bahan pangan nabati di Maluku sesuai dengan kondisi masing-masing daerah seperti padi di Pulau Seram dan Pulau Buru; sagu di Pulau Seram Timur; ubi-ubian di Maluku Tenggara; serta jagung di Maluku Tenggara Barat. Selain itu dari segi pangan hewani, ikan mendominasi pola konsumsi di Maluku.

Seperti kunjungan di daerah lain di Indonesia, Elver juga berkesempatan melakukan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi di Maluku. Dengan didampingi Dirjen Peningkatan Daya Saing Perikanan dan Produk Perikanan KKP, Nilanto, Elver berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Kate-Kate, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Laut (BP3), Balai Budidaya Laut (BBL), serta Sekolah Umum Perikanan Menengah (SUPM) Ambon.

Dalam kunjungan ke Pelabuhan Kate-Kate, Dirjen Nilanto menjelaskan berbagai upaya Pemerintah Indonesia dalam memberantas Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU Fishing) yang menyebabkan turunnya stok ikan di laut. Sementara itu, di BP3, Elver menyaksikan dukungan yang diberikan Pemerintah kepada para nelayan kecil berupa pelatihan yang diberikan secara gratis seperti pelatihan pengolahan produk ikan, permesinan, hingga pembuatan alat perikanan.

Selanjutnya di Balai Budidaya Perikanan Laut (BBL), Elver melihat bagaimana Pemerintah membantu para nelayan kecil untuk mendapatkan akses terhadap benih ikan serta rumput laut. Kunjungan Elver ke lapangan diakhiri dengan kunjungan ke SUPM di mana ia bersama Dirjen Nilanto bersama-sama melepaskan bibit ikan ke Keramba Jaring Apung milik SUPM.

Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan, Hilal Elver, tengah melakukan kunjungan kerja ke Indonesia yang berlangsung pada 9-18 April 2018. Kunjungan ke Maluku mengakhiri rangkaian kunjungan Pelapor Khusus ke 3 (tiga) provinsi di Indonesia yang diawali dengan Sumatera Selatan dan DI Yogyakarta. Kunjungan atas undangan Pemerintah Indonesia ini merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk membangun dialog secara konstruktif dengan mekanisme HAM PBB dalam pemajuan dan perlindungan HAM, khususnya terkait isu hak atas pangan.

Diskusi Elver dengan Pemprov Maluku merupakan bagian dari kunjungan kerja Pelapor Khusus Dewan HAM PBB untuk Hak atas Pangan ke Indonesi. Berbeda dengan kunjungan di Sumatera Selatan dan DI Yogyakarta sebelumnya, Kunjungan di Maluku pada 15-16 April 2018 difokuskan kepada isu perikanan.

Selanjutnya, Pelapor Khusus dijadwalkan akan bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan dalam negeri sebelum menyampaikan end of mission statement pada 18 April 2018. (PenKumham)

Berita Terbaru

SKK Migas dan Inpex Lakukan Sosialisasi Rencana Survey PreFEED

SKK Migas dan Inpex Lakukan Sosialisasi Rencana Survey PreFEED

RELATED POSTS