September 2018, Joko Widodo Resmikan Jembatan Wear Arafura |
- September 2018, Joko Widodo Resmikan Jembatan Wear Arafura
- Minat Siswa di SMKN 1 Tanimbar Selatan Meningkat
- BKIPM Saumlaki Ajak Nelayan Tanimbar Ekspor Ikan
- KemenkumHAM Maluku Gelar Diseminasi Layanan Kenotariatan di SBB
- Transportasi Jadi Kendala Penjualan Ikan ke Luar Tanimbar
- Presiden Jokowi Terima Informasi Perkembangan Pembangunan MTB
- Petrus Fatlolon Bersama 29 Bupati, Temui Presiden Jokowi di Istana Bogor
- Masyarakat Adat Nata Resmikan Rumah Adat di Rebi
- AMAN Maluku Nilai Relokasi Suku Mausu Ane Terkesan Janggal
- Kodam Pattimura Siapkan Langkah Atasi Bencana Kelaparan Suku Mausu Ane
| September 2018, Joko Widodo Resmikan Jembatan Wear Arafura Posted: 31 Jul 2018 01:43 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan meresmikan Jembatan Wear Arafura yang terletak antara Siwahan - Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara (Tanut), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada September 2018 mendatang.Hal ini terungkap dari rilis media dari Humas Setda MTB pada Selasa (31/7) yang menyatakan Presiden Jokowi akan mengagendakan rencana kunjungan kerjanya ke Kepulauan Tanimbar. "Presiden menyambut baik setiap usulan yang disampaikan dan mengarahkan Menteri Sekretaris Negara yang juga hadir pada pertemuan tersebut agar mengagendakan kunjungannya ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat sekaligus melihat langsung perkembangan pembangunan dan permasalahan yang ada di daerah untuk segera ditindaklanjuti," ujar Kepala Bagian Humas Setda MTB, Blendy Souhoka . Dikatakan dalam pertemuan 30 bupati dengan Presiden Jokowi yang difasilitasi oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa malam itu Bupati Fatlolon diberikan kesempatan menyampaikan perkembangan pembangunan dan permasalahan di Tanimbar yang harus mendapat perhatian Pemerintah Pusat dengan segera. "Fatlolon menyampaikan progres pembangunan jembatan penghubung Larat-Siwahan yang direncanakan akan selesai pembangunannya pada bulan September 2018 dan mengundang Presiden RI agar mengunjungi Kabupaten MTB meresmikan jembatan dimaksud," jelas dia, Dikatakan, Bupati dalam kesempatan tersebut menyampaikan perkembangan pembangunan di Kabupaten MTB, masalah-masalah hukum di daerah, termasuk persiapan daerah menyambut proyek strategis nasional Blok Masela. "Sekaligus juga agenda penyerahan 10.000 sertipikat tanah bagi masyarakat miskin. Salah satu hal penting yang disampaikan juga kepada Presiden Jokowi bahwa masyarakat dan Pemeritah Daerah telah mengusulkan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berharap dalam kunjungannya di MTB nanti dapat mencanangkan perubahan nama kabupaten tersebut," ujar dia. Pembangunan jembatan yang bernama adat Tita Waralan atau Leta Koraan ini dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVI Ambon, khususnya di wilayah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 Provinsi Maluku. Menurut Kepala BPJS XVI Ambon Kementerian PUPR Satrio Sugeng jembatan yang sudah hampir rampung ini menghubungkan Pulau Yamdena dan Larat. Dengan panjang 323 m Jembatan Tita Owar Ralan akan menjadi urat nadi transportasi di Kepulauan Tanimbar, terutama antara Kota Larat dan Kota Saumlaki. Nantinya, jembatan yang terbentang di Selat Werafur ini akan bisa digunakan oleh masyarakat dua pulau dalam hal kegiatan ekonomi dan juga kegiatannya sehari-harinya. Di antaranya pergerakan barang dan jasa dalam bidang hasil pertanian, peternakan dan juga perkebunan, termasuk membuka sarana pariwisata di wilayah Kecamatan Tanut dan Kecamatan Yaru yang selama ini belum terakses lewat jalur darat. Kontrak pembangunan awal jembatan ini ditandatangi pada bulan Desember tahun 2016 silam oleh PT Nindya Karya dan pada bulan Desember 2017 dilanjukan dengan proses pemasangan balok girder dan pengecoran lantai jembatan hingga ditargetkan selesai pada bulan September 2018 dari target sebelumnya pada awal Mei 2018. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga pernah dijadwalkan berkunjung ke Tanimbar pada November 2017 guna meresmikan pengoperasian Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ukurlaran, namun hal itu tidak terwujud. PPI Ukurlaran adalah bagian dari program Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT). (Albert Batlayeri) |
| Minat Siswa di SMKN 1 Tanimbar Selatan Meningkat Posted: 31 Jul 2018 12:50 PM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Minat siswa bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tanimbar Selatan (Tansel), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku kian meningkat dari tahun ke tahun.Hal ini dikatakan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 1 Tansel, Baltasar Buarlely, ST jumlah siswa baru yang mendaftar di sekolah tersebut kian meningkat dari tahun ke tahun yaitu pada pada tahun ajaran 2018 – 2019 berjumlah 250 siswa, tahun 2017 – 2018 berjumlah 290 siswa dan tahun 2018 – 2019 ini berjumlah 315 siswa. "Kami bersyukur karena jumlah siswa tiap tahun meningkat. Kemungkinan besar kalau siswa semakin meningkat, maka kedepannya kami akan seleksi betul sehingga yang masuk ke jurusan-jurusan itu sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh tiap-tiap jurusan dan disesuaikan dengan kondisi kelas yaitu 15 hingga 26 siswa dan tidak bisa sampai 49 siswa per kelas," kata dia kepada Lelemuku.com, pada Jumat (20/7). Buarlely mengungkapkan alasan mengapa SMK mulai digemari yaitu saat Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sangat memperhatikan sekolah kejuruan. Selain itu, para siswa selain mendapatkan teori mereka pun terampil dan saat lulus mereka bisa langsung bekerja di perusahaan atau berdikari mempraktekan keterampilan masing-masing. "SMK ini selain dia mendapat teori tapi dia juga terampil, jadi anak yang punya bakat dan minat di setiap jurusan itu memang kita perhatian. Mereka dilatih, dibina sehingga mereka jadi terampil dan satu saat misalnya mereka kuliah atau tidak kuliah mereka bisa berdikari atau kuliah sambil kerja. Lalu kebanyakkan perusahan-perusahan ini banyak yang mengambil tenaga kerjakan dari smk, maka dari situlah animo masyarakat mulai meningkat dan percaya sama smk," ungkap dia. Buarlely menjelaskan para siswanya diberi bekal dengan melakukan praktek langsung di perusahan bahkan di lingkungan Pemerintahan daerah (Pemda) di dalam Kota Saumlaki, Ambon maupun di luar negeri. "Tahun kemarin provinsi kasih bantuan kapal laki, jadi kapal laki ini digunakan sekarang kelas xii untuk praktek, salah satu jurusan nikpi ini itu sekarang kan kita kerjasama dengan jepang. Jadi mereka sekarang ke luar negeri ini dan Untuk teknik computer dan jaringan kan mereka prakter sampai di makasar. Mereka yang berangkat mewakili sekolah adalah yang punya potensi, kemudian mereka yang bisa yang unggul lah dan kemampuan orang tua," jelasnya (Eva Bembuain) |
| BKIPM Saumlaki Ajak Nelayan Tanimbar Ekspor Ikan Posted: 31 Jul 2018 12:49 PM PDT  LAURAN, LELEMUKU.COM - Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Ambon Wilayah Kerja Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku mengajak para nelayan Kepulauan Tanimbar untuk mengekspor hasil komoditi perikanannya ke luar negeri.Kepala BKIPM, Hamzah Lating menyatakan saat ini potensi permintaan ikan dari luar negeri sangat meningkat, sementara produksi para nelayan yang ada di MTB masih bergantung pada penjualan lokal dan regional saja. "Saat ini Pemerintah Pusat maunya ada ekspor dari Saumlaki, maka itu para nelayan kini kami bina apa yang mereka butuhkan biar kedepannya juga ada ekspor dari sini," ungkap Lating di ruang kerjanya, di Ukurlaran, Lauran pada Selasa (31/7). Ia mengatakan untuk pengiriman hasil laut saat ini hanya sebatas ditampung oleh para pengusaha, yang membeli ikan tersebut dari para nelayan lokal hingga ada permintaan dari luar baru akan dikirim. Dipaparkan, komoditi perikanan dari Kepulauan Tanimbar dikirim terlebih dahulu ke Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Setelah itu akan dikirimkan ke luar negeri seperti Negara Korea dan Jepang, sehingga nama merek dari hasil laut tersebut bukan lagi dari Saumlaki tetapi dari Surabaya dan Makassar. "Rata-rata kan ikan banyak sekali dari sini, yang dikirim ke Surabaya. Dari Surabaya kemudian ke luar negeri dan sampai diluar kan namanya sudah bukan ikan Saumlaki lagi, tetapi ikan Surabaya atau ikan Makasar dan ikan Bali. Padahal komoditinya dari sini," kata Lating. Pihaknya pun saat ini sedang mengusahakan lewat pengawasan dan pembinaan ke para nelayan di Bumi Duan Lolat agar mulai berpikir untuk mengirimkan hasil perikanannya ke luar negeri tanpa melalui perantara lagi, yang tentunya sangat menguntungkan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. "Nah itu yang sebenarnya kami ingin kejar biar ada selain peningkatan nilai tambah buat masayarakat, pemerintah daerah juga dapat disitu. Yang jelas kalau dijual disini dan dijual diluar kan nilainya pasti beda. Memang prosesnya tidak mudah, memang kita musti lihat beberapa hal, terutama terkait dengan transportasi itu yang jadi kendala sekarang," tutup Kepala Balai KIPM itu. (Laura Sobuber) |
| KemenkumHAM Maluku Gelar Diseminasi Layanan Kenotariatan di SBB Posted: 31 Jul 2018 10:47 AM PDT  PIRU, LELEMUKU.COM - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Kantor Wilayah Maluku menggelar kegiatan diseminasi layanan kenotariatan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2018 yang berlangsung di Penginapan Mentari, Kota Piru.Menurut ketua panitia Ronna Latukolan kegiatan dalam laporannya mengatakan dasar kegiatan diseminasi layanan kenotarian ini berdasarkan kepada keputusan Kepala Kanwil KemenkumHAM dengan nomor W28.HM.01.05-602 Tahun 2018 tentang panitia pelaksanaan Diseminasi Layanan Kenotarian di Piru, dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Nomor 013.03.2.408893/2018, tanggal 5 Desember 2017. Yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah, stake holder, Leasing, Perbankan dan masyarakat tentang layanan kenotariatan. Narasumber pada kegiatan tersebut adalah Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Maluku Drs. Tholib, SH,MH dengan judul materi Peran Kantor Wilayah Terkait Kenotariatan, Kepala Sub Direktorat Notariat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan materi yang berjudul Kebijakan Pemerintah di bidang kenotariatan, dan salah satu notaries di kot Ambo dengan judul materi optimalisasi pelayanan notaris dalam rangka good governance. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Maluku Drs. Tholib, SH,MH dalam sambutannya mengatakan notaries adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otetik, menjmin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan da kutipan akta, hendaklah mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapai kepastian hukum. Katanya pula, mengingat peranan dan kewenangan notaries sangat penting bagi kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan notaries dalam menjalankan jabatan profesinya, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Dalam pelaksanaan tugas kenotariatan, para notaries mendapat pengawasan dan Pembina dari amjelis pengawas. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, menyebutkan bahwa pengawasan atas notaries dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk majelis pengawas yang terdiri dari majelis pengawasan daerah, majelis pengawas wilayah dan majelis pengawas pusat. Dimana majelis pengawas notaries merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. (DiskominfoSBB) |
| Transportasi Jadi Kendala Penjualan Ikan ke Luar Tanimbar Posted: 31 Jul 2018 10:31 AM PDT  LAURAN, LELEMUKU.COM – Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Ambon Wilayah Kerja Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Hamzah Lating mengatakan yang menjadi kendala dalam penjualan ikan ke luar dari Kepulauan Tanimbar adalah transportasi."Potensi perikanan disini lumayan banyak, cuma masalah transportasi jadi masalah lagi. Contoh telur ikan terbang dia punya nilai harga jual disini saja 300 ribu, Tapi biasanya di eksport berton-ton ke Jepang dan Korea melalui Makassar dan Surabaya. Namun kendalanya hanrus tunggu kapal satu bulan sekali baru dimuat," kata dia kepada Lelemuku.com di ruang kerjanya yang terletak Ukuralaran, Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan pada Selasa (31/7). Lating mengungkapkan untuk mempercepat pengiriman keluar, para pengusaha biasanya mengirimkan hasil lautnya ke Tual dan Dobo terlebih dalulu untuk dikirim ke Kota Makasar, Provisi Sulawesi Selatan dan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selain kedala melalui kapal laut, para pengusaha juga mengalami kesulitan dalam menggunakan tranportasi udara karena masih terbatasnya pilihan maskapai penerbangan dari Bandara Mathilda Batlayeri Tumbur, yaitu Garuda Indonesia dan Wings Air. Sementara ini maskapai yang memperbolehkan memuat komoditi perikanan adalah Garuda. "Biasa para pengusaha sejak pagi sudah berebut naik pesawat, mereka datang dengan membawa sepuluh koli, namun belum tentu sepuluh koli tersebut naik pesawat karena pengusaha yang lain punya juga ada. Apalagi kalau penumpang banyak, berarti ikan mereka bisa batal naik lagi. Sedangkan penerbangan cuma dua kali," ungkap Kepala BKIPM Saumlaki itu. (Laura Sobuber) |
| Presiden Jokowi Terima Informasi Perkembangan Pembangunan MTB Posted: 31 Jul 2018 08:30 AM PDT  BOGOR, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon SH., MH temui Presiden Joko Widodo pada Selasa (31/7) siang di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat dan menyampaikan perkembangan pembangunan di MTB.Menurut rilis dari Humas MTB, bersama dengan 29 bupati, Bupati Fatlolon dan 4 bupati lainnya menyampaikan permasalahan yang dialami di daerah untuk mendapat perhatian Pemerintah Pusat. "Fatlolon dalam kesempatan tersebut menyampaikan perkembangan pembangunan di Kabupaten MTB, masalah-masalah hukum di daerah, termasuk persiapan daerah menyambut proyek strategis nasional Blok Masela," ujar Kabag Humas MTB, Blendy Souhoka. Selain itu juga Bupati Fatlolon menyampaikan progres pembangunan jembatan penghubung Larat-Siwahan di Kecamatan Tanimbar Utara (Tanut) yang direncanakan akan selesai pembangunannya pada bulan September 2018 dan mengundang Presiden Jokowi agar mengunjungi Kabupaten MTB meresmikan jembatan dimaksud sekaligus juga agenda penyerahan 10.000 sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Kepulauan Tanimbar. Bupati juga menyampaikan dokumen usulan Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta undangan tertulis kepada Presiden Jokowi untuk mengunjungi Tanimbar. "Salah satu hal penting yang disampaikan juga kepada Presiden Jokowi bahwa masyarakat dan Pemeritah Daerah telah mengusulkan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berharap dalam kunjungannya di MTB nanti dapat mencanangkan perubahan nama kabupaten tersebut," beber dia. Dikatakan, menanggapi undangan untuk mengunjungi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Presiden Jokowi menyikapinya dengan mengarahkan Menteri Sekretaris Negara yang juga hadir untuk mengagendakan kunjungan dimaksud. "Presiden menyambut baik setiap usulan yang disampaikan dan mengarahkan Menteri Sekretaris Negara yang juga hadir pada pertemuan tersebut agar mengagendakan kunjungannya ke Kabupaten MTB sekaligus melihat langsung perkembangan pembangunan dan permasalahan yang ada di daerah untuk segera ditindaklanjuti," ungkap Souhoka. Dalam pertemuan tersebut Presiden juga mengarahkan beberapa hal penting kepada para Bupati antara lain percepatan pertumbuhan perekonomian di daerah, kemudahan dalam memberikan pelayanan perijinan kepada investor dan kegiatan eksport, postur APBD untuk membelanjai belanja modal bagi kegiatan pembangunan di daerah harus lebih besar dari belanja aparatur, membenahi ASN dimana 70% harus tenaga teknis operasional sedangkan 30% untuk tenaga administrasi. Selain itu juga Presiden menyampaikan bahwa kegiatan untuk Bidang Pendidikan yang nilainya lebih dari 200 juta rupiah agar tidak dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah. Hal ini ditekankan agar Kepala Sekolah maupun Guru fokus pada kegiatan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya masing-masing bukan pada pekerjaan proyek-proyek fisik secara swakelola. Presiden pun menekankan tentang pengelolaan Dana Desa agar tertanggung jawab dan dikelola dengan baik. Diarahkan untuk Dana Desa lebih difokuskan membiayai pembangunan infrastruktur di desa, dan hal penting yang harus mendapat perhatian Pemerintah Desa yaitu material yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa harus menggunakan material lokal yang berasal dari desa setempat. Hal ini dimaksudkan agar mendorong pertumbuhan ekonomi di desa. Sementara terkait penerimaan CPNS, Presiden menyampaikan akan dibuka pendaftaran dalam waktu dekat. Selain Petrus Fatlolon, para bupati yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Musi Banyuasin Dody Reza, Bupati Jepara Marzuki, Bupati Bantaeng Nurdin Abdulla dan Bupati Sorong Johny Kamuru. Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratino. (Laura Sobuber) |
| Petrus Fatlolon Bersama 29 Bupati, Temui Presiden Jokowi di Istana Bogor Posted: 31 Jul 2018 09:20 AM PDT  BOGOR, LELEMUKU.COM - Presiden Republik Indonesia, Ir. H Joko Widodo ditemui 30 bupati di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (31/7) siang.Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pertemuan yang difasilitasi oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tersebut diselenggarakan agar para bupati juga mengetahui masalah-masalah yang ada di negara ini, sehingga langkah-langkah yang dimulai dari kabupaten, kemudian naik ke provinsi, kemudian naik ke pusat betul-betul bisa diselesaikan bersama-sama. Presiden memberi contoh mengenai masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, dimana ekonomi dunia global belum bisa tumbuh pada posisi normal kembali. Untuk itu, Presiden berharap semuanya hati-hati dalam mengelola ekonomi di daerah kita masing-masing. "Karena ekonomi di kabupaten kalau sudah terkumpul semuanya dengan kabupaten dan kota, ke provinsi kemudian naik ke nasional itu akan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional kita yang alhamdulillah walaupun masih ada tekanan-tekanan yang sangat berat dari ekonomi global, masih bisa tumbuh di atas 5 lebih sedikit," kata Presiden Jokowi. Menurut Presiden, percepatan pertumbuhan perekonomian di daerah, kemudahan dalam memberikan pelayanan perijinan kepada investor dan kegiatan eksport. "Tekanan dari adanya kenaikan suku bunga di Amerika itu juga terus menekan rupiah, kemudian perang dagang antara China dan Amerika. Semuanya juga harus tahu, menurut Presiden, karena ini juga menekan ekspor, juga menekan neraca perdagangan Indonesia. Sehingga ini memerlukan kerja keras kita bersama agar pertumbuhan ekonomi di daerah juga tidak terganggu, dan dalam lingkup negara pertumbuhan ekonomi nasional kita juga tidak terganggu," tutur Presiden. Untuk itu, Presiden menekankan pentingnya mengendalikan inflasi, karena pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan inflasi yang rendah, yang baik juga akan percuma. "Saya mengucapkan terima kasih bahwa seluruh kepala daerah, utamanya Bupati sudah tahu betapa pentingnya yang namanya menekan inflasi, mengendalikan inflasi, pasokan distribusi barang yang terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan sembako itu betul-betul bisa kita perhatikan," ucap Presiden. Presiden juga menekankan beberapa hal penting kepada para Bupati diantaranya postur APBD untuk membelanjai belanja modal bagi kegiatan pembangunan di daerah harus lebih besar dari belanja aparatur, membenahi ASN dimana 70 persen harus tenaga teknis operasional sedangkan 30 persen untuk tenaga administrasi. Selanjutnya terkait kegiatan untuk Bidang Pendidikan yang nilainya lebih dari Rp200 juta agar tidak dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah. Hal ini ditekankan agar Kepala Sekolah maupun Guru fokus pada kegiatan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya masing-masing bukan pada pekerjaan proyek-proyek fisik secara swakelola. Presiden pun menekankan tentang pengelolaan Dana Desa agar tertanggung jawab dan dikelola dengan baik. Diarahkan untuk Dana Desa lebih difokuskan membiayai pembangunan infrastruktur di desa, dan hal penting yang harus mendapat perhatian Pemerintah Desa yaitu material yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa harus menggunakan material lokal yang berasal dari desa setempat. Hal ini dimaksudkan agar mendorong pertumbuhan ekonomi di desa. Sementara terkait penerimaan calon pegawai negeris sipil (CPNS), Presiden menyampaikan akan dibuka pendaftaran dalam waktu dekat. Dalam kesempatan itu Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) Petrus Fatlolon menyampaikan perkembangan pembangunan di MTB sekaligus menyampaikan permasalahan yang dialami di daerah untuk mendapat perhatian Pemerintah Pusat. Bupati menyampaikan dokumen usulan Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta undangan tertulis kepada Bapak Presiden RI untuk mengunjungi Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Hal ini disikapi Presiden Jokowi dengan mengarahkan Menteri Sekretaris Negara yang juga hadir untuk mengagendakan kunjungan dimaksud. Selain Petrus Fatlolon, para bupati yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dody Reza Alex Noerdin, Bupati Jepara Marzuki, Bupati Bantaeng Nurdin Abdulla dan Bupati Sorong Johny Kamuru. Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratino. (Setkab/HumasMTB) |
| Masyarakat Adat Nata Resmikan Rumah Adat di Rebi Posted: 30 Jul 2018 11:24 PM PDT  REBI, LELEMUKU.COM - Masyarakat Adat Nata suka cita menyambut peresmian Rumah Adat di Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku pada Jumat (18/5). Peresmian ini telah dinantikan puluhan tahun oleh warga adat sejak berdirinya Desa Rebi ini dimeriahkan oleh tari-tarian dan lagu daerah. Dalam kata sambutannya, Camat Aru Selatan Utara Zadrak Caken Karatem, menyatakan apresiasinya yang tinggi kepada Pemerintah Desa Rebi bersama Masyarakat Adat atas penyelesaian pembangunan rumah adat di Desa Rebi. "Masyarakat Adat Nata, di Desa Rebi kiranya dapat memafaatkannnya, ini sebagai wadah untuk mengembangkan dan melestarikan budaya daerah, untuk kemajuan masyarakat itu sendiri, yang dikenal dengan keanekaragaman budaya," tutup Zadrak. Pada kesempatan yang sama Desa Rebi, Josias Darakay menjelaskan, Jika melihat sejarah Desa Rebi maka adanya Desa Rebi terbentuk dari tiga rumpun besar yang ada di dalam komunitas adat Iroldjam merupakan gabungan delapan marga di Desa Rebi yaitu Marga Dumgair, Darakay, Tubabil, Palaler, Arloy, Djamonay, Pardjer, Garbim, Lagiaduay. Rumah Adat, dalam bahasa Tarangan Barat, salah satu bahasa lokal di Kepulauan Aru disebut Bot Lagia. Kemudian rumah adat diberi nama Iroldjam sesuai dengan penggunaan dalam Masyarakat Adat sebagai tempat berkumpul dua rumpun Iroldjam yaitu Irem Olfafin dan Djamonay. (Aman) |
| AMAN Maluku Nilai Relokasi Suku Mausu Ane Terkesan Janggal Posted: 30 Jul 2018 11:23 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Maluku mengkritik keras pemerintah yang dinilai lamban dalam mengantisipasi bencana kelaparan yang melanda Suku Terpencil Mausu Ane di pedalaman Gunung Murkele, Dusun Siahari, Desa Maneo Rendah, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Provinsi Maluku.Menurut rilis dari Direktorat Politik PB AMAN, Yayan Hidayat dikatakan pada Selasa (24/7) lalu bencana kelaparan yang menelan korban jiwa ini sangat janggal. Diberitakan empat orang Suku Mausu Ane meninggal dunia. Bahan pangan mereka menipis lantaran kebun mereka rusak oleh ulah babi dan tikus hingga terserang penyakit. Sementara penyebab lain adalah kebakaran hutan pada tahun 2015 yang menelan beragam tanaman mereka. "Setelah berita kelaparan, tiba-tiba muncul isu Pemerintah Malteng yang akan merelokasi Suku Mausu Ane. Rencana relokasi sebetulnya bukan hal yang baru, telah dicanangkan saat kebakaran hutan terjadi pada 2015 silam. Meski begitu, warga menolak dengan alasan hutan merupakan tempat hidup mereka yang paling layak," ungkap Hidayat. Dikatakan respons pemerintah cukup mengejutkan, Pemerintah Malteng berencana untuk merelokasi 170 warga adat Suku Mausu Ane dari pegunungan Pulau Seram ke kawasan lebih aman dan mudah terjangkau sebagai upaya penanggulangan bencana kelaparan yang terjadi. Solusi ini menuai banyak kecaman dan kritik masyarakat. "Relokasi dinilai oleh Pemerintah Maluku Tengah sebagai salah satu model penanganan terbaik, namun nyatanya Suku Mausu Ane menolak pindah dengan alasan tak mau meninggalkan tanah mereka. Mereka juga khawatir jangan sampai ada perusahaan masuk mengeksploitasi wilayah mereka," ujar dia. Ia mengungkapkan beberapa pihak menilai sejak isu ini muncul ke permukaan, kemungkinan besar akan ada investor yang ingin masuk membuka perkebunan baru di wilayah adat Mausu Ane. Pulau Seram adalah salah satu target incaran investor yang mencari wilayah baru untuk membuka perkebunan. Kawasan hutan Maneo Rendah, sebagian juga telah menjadi konsesi perusahaan. Dipaparkan dari peta analisis Maneo Rendah, kesimpulan awal lebih dari 65 persen dari sekitar 20.351 hektar wilayah sudah terbebani izin HPH PT. Waroeng Batok Industries. Suku Mausu Ane beserta ratusan keluarga juga belum terdata dalam administrasi kependudukan di Maluku Tengah, Seram Bagian Timur (SBT) maupun Maluku. Mereka jauh dari akses kesehatan dan pendidikan, pemerintah tak kunjung berusaha memberikan akses fasilitas untuk mereka, jauh sebelum bencana kelaparan ini terjadi. "Jika kita telaah, alasan relokasi sebagai cara untuk memudahkan pemerintah menjangkau dan memberikan akses kepada Suku Mausu Ane tak masuk di akal," ungkap dia. Hidayat menyatakan, pertama, bencana krisis pangan memiliki keterkaitan dengan peristiwa kebakaran hutan pada 2015 lalu. "Seharusnya, Pemerintah Maluku Tengah sudah dapat mengantisipasi dari jauh hari dari dampak yang bakal terjadi dengan mencoba memberikan akses seperti memasok kebutuan pangan kepada Suku Mausu Ane. Namun, pemerintah justru cenderung melakukan pengabaian terhadap suku Mausu Ane dengan membiarkan mereka tidak terdata dalam administrasi kependudukan. Kedua, program relokasi ke dataran rendah yang ditawarkan Pemerintah Maluku Tengah tersebut bertolak belakang dengan cara hidup mereka yang hidup nomaden," ujar dia. Yayan menyatakan uraian diatas semakin memperkuat kesimpulan bahwa bencana kelaparan ditunggangi oleh Pemerintah Malteng untuk melegitimasi alasan relokasi demi kepentingan eksploitasi. Relokasi menjadi pintu masuk perusahaan untuk menguasai sumber daya alam Suku Mausu Ane. "Pemerintah terkesan sengaja membatasi Suku Mausu Ane dari akses terhadap fasilitas negara, dengan alasan Suku Mausu Ane sulit dijangkau dan menghabiskan banyak biaya jika mencoba menjangkau. Sebuah alasan yang tak dapat diterima oleh akal sehat. Jika diperhatikan secara saksama, relokasi Suku Mausu Ane atas nama "pemberdayaan" ternyata diikuti dengan upaya terselubung untuk menyingkirkan Suku Mausu Ane dari wilayahnya," ungkap dia. AMAN menyatakaan kawasan hutan di Seram Barat sampai ke Seram Utara sudah dikuasai perkebunan raksasa seperti sawit dan sawah. Belum lagi izin pemanfaatan kayu oleh beberapa perusahaan. "Eksploitasi ini sedang gencar-gencarnya membidik wilayah Suku Mausu Ane. Tak heran kemudian ragam upaya dilakukan untuk menyingkirkan Suku Mause Ane dari mulai mengabaikan sampai menggunakan isu bencana kelaparan sebagai dalih relokasi," simpul dia. (Albert Batlayeri) |
| Kodam Pattimura Siapkan Langkah Atasi Bencana Kelaparan Suku Mausu Ane Posted: 30 Jul 2018 10:59 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Danrem 151/Binaiya Kolonel Inf Christian Tehuteru menuturkan bahwa saat ini Kodam XVI/Pattimura dengan menggandeng beberapa instansi terkait sedang mempersiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi bencana kelaparan yang terjadi pada Suku Mausu Ane di wilayah Dusun Siahari, Desa Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Malteng, Provinsi Maluku.Dalam menangani bencana kelaparan tersebut, Kodam XVI/Pattimura yang bekerjasama dengan Polri dan Pemerintah telah bertindak sigap dan cepat. Diawali dengan mengirimkan bantuan-bantuan baik berupa makanan, minuman, obat-obatan, peralatan masak, peralatan makan, selimut dll. Selanjutnya telah disiapkan langkah–langkah baik langkah jangka panjang dan jangka pendek. Langkah jangka pendek TNI/Polri bersama Pemda melalui dinas-dinas terkait telah berupaya untuk membuat posko dan pelayanan kesehatan, membuat tenda guna mereka bermukim sementara, membuat MCK darurat dan dapur lapangan, membuat posko pendataan terkait jumlah warga Mausu Ane dan bantuan logistik yang masuk. Sedangkan langkah jangka panjang adalah menyiapkan tenaga pengajar guna memberikan pengetahuan kepada anak-anak suku Mausu Ane tentang membaca, menulis dan berhitung, memberikan sosialisasi terkait cara bercocok tanam mengingat masyarakat suku Ane yang masih mengandalkan hidup dari bercocok tanam, mengajak Bapak Raja, Pak Camat, pegawai dari Dinas Kehutanan serta para kepala kluarga suku Mausu Ane untuk meninjau lokasi yang nantinya akan dijadikan pemukiman, bilamana masyarakat Suku Mausu Ane setuju maka akan dibuat pemukinan yang layak. " Saat ini pihak kami telah mendata masyarakat suku Mausu Ane yang akan kembali ke hutan guna mengajak sisa keluarganya, akan kami bekali perjalanan mereka, kami berharap mereka tidak lagi tinggal di hutan", pungkas Danrem. "Untuk itu kedepannya perlu dibuat semacam tim yang terdiri dari instansi-instansi terkait yang saling bersinergi guna memberikan pendampingan melekat dalam kurun waktu tertentu sehingga berkelanjutan dan berkesinambungan, agar mereka tidak hidup lagi secara berpindah-pindah (nomaden)" tutup Danrem. (Pendam16) |
| You are subscribed to email updates from Lelemuku.com. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
